Akreditasi Cegah Pengembang Properti Nakal

Akreditasi Cegah Pengembang Properti Nakal Jakarta - Rencana pemberlakuan akreditasi bagi para pengembang properti semakin mendesak menyusul makin maraknya kasus beredarnya pengembang properti nakal. Para konsumen kerap kali dirugikan karena beberapa kasus pengembang yang kabur sebelum serah terima kunci dan masih banyak kasus lainnya. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, sebagai pengembang pihaknya mendukung langkah akreditasi tersebut. Hal itu sejalan dengan pemikiran Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun kata dia, saat ini petunjuk teknis (juknis) terhadap masalah akreditasi belum keluar. Ia berharap jika memang ada badan yang melakukan akreditasi harus lah netral di luar dari REI, diantaranya melalui Kementerian Perumahan Rakyat selaku regulator. Betul, tapi belum jalan, katanya saat ditanya mengenai pelaksanaan akreditasi.
Jakarta - Rencana pemberlakuan akreditasi bagi para pengembang properti semakin mendesak menyusul makin maraknya kasus beredarnya pengembang properti nakal. Para konsumen kerap kali dirugikan karena beberapa kasus pengembang yang kabur sebelum serah terima kunci dan masih banyak kasus lainnya. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, sebagai pengembang pihaknya mendukung langkah akreditasi tersebut. Hal itu sejalan dengan pemikiran Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun kata dia, saat ini petunjuk teknis (juknis) terhadap masalah akreditasi belum keluar. Ia berharap jika memang ada badan yang melakukan akreditasi harus lah netral di luar dari REI, diantaranya melalui Kementerian Perumahan Rakyat selaku regulator. "Betul, tapi belum jalan," katanya saat ditanya mengenai pelaksanaan akreditasi. Namun Setyo menegaskan, konsep akreditasi harus dilihat spesifik atau tidak secara menyeluruh. Menurutnya pengembang merupakan pihak yang banyak terlibat dengan beberapa pihak ketiga termasuk soal perizinan dan lain-lain. Menurutnya dari kacamata pengembang, akreditasi bisa diarahkan dalam menetapkan kemampuan pengembang dalam menyelesaikan proyek misalnya perumahan. Misalnya akreditasi dalam kemampuan pengerjaan jenis rumah tertentu dan lain-lain. Selain itu yang terpenting, dalam mencegah para pengembang nakal adalah soal pembinaan kepada para pengembang yang menjalankan bisnisnya. Ia mengaku saat ini banyak pengembang yang berada di luar anggota REI yang sulit terkontrol dalam hal pembinaan. "Kita tidak mengadakan akreditasi, kita membinanya," katanya Adanya kasus pengembang nakal ini juga terkait dengan seberapa dalam pengetahuan konsumen dalam memahami hukum bisnis jual beli properti. Selain terhindar dari penipuan, kepentingan konsumen yang harus bisa diberikan pengembang diantaranya soal ketepatan waktu serah terima, spesifikasi produk properti yang diberikan pengembang sesuai yang ditawarkan pada saat penawaran dan masih banyak lainnya. (hen/dnl)  
loading gif

Akreditasi Cegah Pengembang Properti Nakal

Jakarta – Rencana pemberlakuan akreditasi bagi para pengembang properti semakin mendesak menyusul makin maraknya kasus beredarnya pengembang properti nakal. Para konsumen kerap kali dirugikan karena beberapa kasus pengembang yang kabur sebelum serah terima kunci dan masih banyak kasus lainnya.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, sebagai pengembang pihaknya mendukung langkah akreditasi tersebut. Hal itu sejalan dengan pemikiran Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Namun kata dia, saat ini petunjuk teknis (juknis) terhadap masalah akreditasi belum keluar. Ia berharap jika memang ada badan yang melakukan akreditasi harus lah netral di luar dari REI, diantaranya melalui Kementerian Perumahan Rakyat selaku regulator.

“Betul, tapi belum jalan,” katanya saat ditanya mengenai pelaksanaan akreditasi.

Namun Setyo menegaskan, konsep akreditasi harus dilihat spesifik atau tidak secara menyeluruh. Menurutnya pengembang merupakan pihak yang banyak terlibat dengan beberapa pihak ketiga termasuk soal perizinan dan lain-lain.

Menurutnya dari kacamata pengembang, akreditasi bisa diarahkan dalam menetapkan kemampuan pengembang dalam menyelesaikan proyek misalnya perumahan. Misalnya akreditasi dalam kemampuan pengerjaan jenis rumah tertentu dan lain-lain.

Selain itu yang terpenting, dalam mencegah para pengembang nakal adalah soal pembinaan kepada para pengembang yang menjalankan bisnisnya. Ia mengaku saat ini banyak pengembang yang berada di luar anggota REI yang sulit terkontrol dalam hal pembinaan.

“Kita tidak mengadakan akreditasi, kita membinanya,” katanya

Adanya kasus pengembang nakal ini juga terkait dengan seberapa dalam pengetahuan konsumen dalam memahami hukum bisnis jual beli properti.

Selain terhindar dari penipuan, kepentingan konsumen yang harus bisa diberikan pengembang diantaranya soal ketepatan waktu serah terima, spesifikasi produk properti yang diberikan pengembang sesuai yang ditawarkan pada saat penawaran dan masih banyak lainnya.
(hen/dnl)