Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Dana Belum Cair, Program Rumah Murah Terancam Ditunda

87 out of 100 based on 25489 user ratings
45 juta s/d 2.5 milyar listing 2014
Dana Belum Cair, Program Rumah Murah Terancam Ditunda Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat memperkirakan program rumah murah yang digarap oleh Perum Perumnas akan tertunda hingga tahun depan. Penyebabnya pemerintah masih memerlukan waktu untuk mencairkan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi rumah kepada Perumnas. Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Pangihutan Marpaung mengatakan program pengembangan 100.000 rumah murah oleh Perumnas belum dibahas kembali oleh Menteri Perumahan Rakyat. Meskipun ia telah menyiapkan draft peraturan menteri perumahan rakyat yang telah diajukan ke Sekretaris Menteri (Sesmen) Kemenpera. Kemungkinan besar nggak bisa tahun ini, kemungkinan tahun depan, nggak sempat, kalau dimasukkan nggak keburu soal APBN-P (APBN Perubahan 2011), kata Pangihutan. Ia juga menjelaskan selain masalah penyiapan pos anggaran yang terkait persetujuan menteri keuangan, masalah lainnya adalah soal belum turunnya surat penugasan
Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat memperkirakan program rumah murah yang digarap oleh Perum Perumnas akan tertunda hingga tahun depan. Penyebabnya pemerintah masih memerlukan waktu untuk mencairkan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi rumah kepada Perumnas. Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Pangihutan Marpaung mengatakan program pengembangan 100.000 rumah murah oleh Perumnas belum dibahas kembali oleh Menteri Perumahan Rakyat. Meskipun ia telah menyiapkan draft peraturan menteri perumahan rakyat yang telah diajukan ke Sekretaris Menteri (Sesmen) Kemenpera. "Kemungkinan besar nggak bisa tahun ini, kemungkinan tahun depan, nggak sempat, kalau dimasukkan nggak keburu soal APBN-P (APBN Perubahan 2011)," kata Pangihutan. Ia juga menjelaskan selain masalah penyiapan pos anggaran yang terkait persetujuan menteri keuangan, masalah lainnya adalah soal belum turunnya surat penugasan menteri perumahan rakyat kepada Perumnas soal program rumah murah. Beberapa aspek lainya yang harus dipenuhi adalah soal SOP dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dibuat Perumnas. "Jadi dana PSO-nya belum cair, belum dibahas oleh pak menteri," katanya. Menurutnya hingga kini ia belum tahu pasti berapa total anggaran PSO yang akan dikucurkan pemerintah kepada Perumnas. Namun berdasarkan perhitungan dana PSO per unit yang dibutuhkan untuk rumah murah Rp 12,5 juta dan RSH (rumah sehat sederhana) Rp 25 juta per unit. "Namun mereka (Perumnas) sudah kerjasama dengan beberapa pemda soal pengadaan lahan," katanya. Dihubungi terpisah Dirut Perumnas Himawan Arif Sugoto mengakui hingga kini memang Perumnas belum juga mendapat surat penugasan terkait program rumah murah oleh Kemenpera. Meskipun secara aktif, lanjut Himawa, pihaknya sudah melayangkan surat pengajuan penugasan tersebut. "Belum, kita masih menunggu surat penugasan dari menpera. Masih di tingkat kementerian, surat dari Perumnas sudah," katanya. Menurut Himawan pihaknya masih optimistis program ini bisa mulai jalan di Agustus 2011, ditandai dengan target peletakan batu pertama atau ground breaking. "Jadwal masih Juli-Agustus," katanya. Seperti diketahui rencana pengembangan rumah murah versi Perum Perumnas rencananya baru akan dilakukan paling lambat Agustus 2011. Hal ini karena Perumnas harus menunggu cairnya anggaran subsidi perumahan atau public service obligation (PSO) sebesar kurang lebih Rp 500 miliar. (hen/dnl)
Arahkan kursor pada peta untuk memilih wilayah perumahan.

Dana Belum Cair, Program Rumah Murah Terancam Ditunda

Jakarta – Kementerian Perumahan Rakyat memperkirakan program rumah murah yang digarap oleh Perum Perumnas akan tertunda hingga tahun depan. Penyebabnya pemerintah masih memerlukan waktu untuk mencairkan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi rumah kepada Perumnas.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Pangihutan Marpaung mengatakan program pengembangan 100.000 rumah murah oleh Perumnas belum dibahas kembali oleh Menteri Perumahan Rakyat. Meskipun ia telah menyiapkan draft peraturan menteri perumahan rakyat yang telah diajukan ke Sekretaris Menteri (Sesmen) Kemenpera.

“Kemungkinan besar nggak bisa tahun ini, kemungkinan tahun depan, nggak sempat, kalau dimasukkan nggak keburu soal APBN-P (APBN Perubahan 2011),” kata Pangihutan.

Ia juga menjelaskan selain masalah penyiapan pos anggaran yang terkait persetujuan menteri keuangan, masalah lainnya adalah soal belum turunnya surat penugasan menteri perumahan rakyat kepada Perumnas soal program rumah murah. Beberapa aspek lainya yang harus dipenuhi adalah soal SOP dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dibuat Perumnas.

“Jadi dana PSO-nya belum cair, belum dibahas oleh pak menteri,” katanya.

Menurutnya hingga kini ia belum tahu pasti berapa total anggaran PSO yang akan dikucurkan pemerintah kepada Perumnas. Namun berdasarkan perhitungan dana PSO per unit yang dibutuhkan untuk rumah murah Rp 12,5 juta dan RSH (rumah sehat sederhana) Rp 25 juta per unit.

“Namun mereka (Perumnas) sudah kerjasama dengan beberapa pemda soal pengadaan lahan,” katanya.

Dihubungi terpisah Dirut Perumnas Himawan Arif Sugoto mengakui hingga kini memang Perumnas belum juga mendapat surat penugasan terkait program rumah murah oleh Kemenpera. Meskipun secara aktif, lanjut Himawa, pihaknya sudah melayangkan surat pengajuan penugasan tersebut.

“Belum, kita masih menunggu surat penugasan dari menpera. Masih di tingkat kementerian, surat dari Perumnas sudah,” katanya.

Menurut Himawan pihaknya masih optimistis program ini bisa mulai jalan di Agustus 2011, ditandai dengan target peletakan batu pertama atau ground breaking. “Jadwal masih Juli-Agustus,” katanya.

Seperti diketahui rencana pengembangan rumah murah versi Perum Perumnas rencananya baru akan dilakukan paling lambat Agustus 2011. Hal ini karena Perumnas harus menunggu cairnya anggaran subsidi perumahan atau public service obligation (PSO) sebesar kurang lebih Rp 500 miliar.
(hen/dnl)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com