SBY Bakal Batasi Gedung dan Rumah Dinas Mewah Pejabat

SBY Bakal Batasi Gedung dan Rumah Dinas Mewah Pejabat Jakarta - Peraturan presiden (Perpres) akan membatasi pembangunan gedung-gedung dan rumah mewah milik negara. Ketentuan ini terkait banyak daerah yang memanfaatkan dana APBD-nya hanya digunakan untuk membangun gedung dan rumah mewah. Perpres ini akan tertuang dalam aturan mengenai Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung Negara yang akan keluar pertengahan Mei 2011. Draft Perpres tersebut sudah diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan saat ini sudah di meja Sekretariat Kabinet menunggu disahkan. Dengan aturan itu kita harapkan tidak ada lagi bangunun megah seperti rumah dinas bupati, walikota, gubernur di daerah yang didanai APBD, kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Budi Yuwono seperti dikutip dari situs Kementerian PU, Rabu (11/5/2011). Ia berharap draft Perpres yang diajukan Kementerian PU segera ditandatangi Presiden sehingga bisa menjadi payung hukum bagi pembangunan gedung-gedung baru pemerintah di masa datang.
Jakarta - Peraturan presiden (Perpres) akan membatasi pembangunan gedung-gedung dan rumah mewah milik negara. Ketentuan ini terkait banyak daerah yang memanfaatkan dana APBD-nya hanya digunakan untuk membangun gedung dan rumah mewah. Perpres ini akan tertuang dalam aturan mengenai Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung Negara yang akan keluar pertengahan Mei 2011. Draft Perpres tersebut sudah diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan saat ini sudah di meja Sekretariat Kabinet menunggu disahkan. "Dengan aturan itu kita harapkan tidak ada lagi bangunun megah seperti rumah dinas bupati, walikota, gubernur di daerah yang didanai APBD," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Budi Yuwono seperti dikutip dari situs Kementerian PU, Rabu (11/5/2011). Ia berharap draft Perpres yang diajukan Kementerian PU segera ditandatangi Presiden sehingga bisa menjadi payung hukum bagi pembangunan gedung-gedung baru pemerintah di masa datang. Budi juga mengatakan dengan adanya Perpres tersebut standar ruang kerja semua pejabat negara akan diatur, mulai dari luas, biaya termasuk fasilitas perlengkapannya. Menurutnya rata-rata luas ruang kerja pejabat nantinya hanya 10 meter persegi sesuai jabatannya. Bupati tidak bisa lagi buat rumah dinas mewah-mewah. Standar luas bangunan dan rumah milik negara di semua daerah akan sama meski dana yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara bangunan dan rumah yang sudah ada harus dilakukan pemeliharaan secara teratur. Dikatakannya Perpres ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemanfaatan gedung atau rumah milik negara yang didanai APBD di berbagai daerah bisa disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Dengan pembatasan aturan ini maka pembangunan gedung menggunakan dana pemerintah pusat atau daerah dapat sesuai dengan ketentuan standar bangunan dan kepatutan. Budi menuturkan, bagi Pejabat negara yang terbukti melanggar ketentuan Perpres nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No.28/2002, PP No. 36/2005 dan sejumlah UU terkait lainnya. Menurut Budi, Perpres itu disusun atas pertimbangan banyaknya daerah-daerah yang memanfaatkan dana APBD hanya digunakan untuk membangun gedung dan rumah mewah. Sementara, kesejahteraan masyarakat kurang mendapat prioritas dikarenakan keterbatasan dana. ( hen/dnl)  
loading gif

SBY Bakal Batasi Gedung dan Rumah Dinas Mewah Pejabat

Jakarta – Peraturan presiden (Perpres) akan membatasi pembangunan gedung-gedung dan rumah mewah milik negara. Ketentuan ini terkait banyak daerah yang memanfaatkan dana APBD-nya hanya digunakan untuk membangun gedung dan rumah mewah.

Perpres ini akan tertuang dalam aturan mengenai Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung Negara yang akan keluar pertengahan Mei 2011. Draft Perpres tersebut sudah diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan saat ini sudah di meja Sekretariat Kabinet menunggu disahkan.

“Dengan aturan itu kita harapkan tidak ada lagi bangunun megah seperti rumah dinas bupati, walikota, gubernur di daerah yang didanai APBD,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Budi Yuwono seperti dikutip dari situs Kementerian PU, Rabu (11/5/2011).

Ia berharap draft Perpres yang diajukan Kementerian PU segera ditandatangi Presiden sehingga bisa menjadi payung hukum bagi pembangunan gedung-gedung baru pemerintah di masa datang.

Budi juga mengatakan dengan adanya Perpres tersebut standar ruang kerja semua pejabat negara akan diatur, mulai dari luas, biaya termasuk fasilitas perlengkapannya. Menurutnya rata-rata luas ruang kerja pejabat nantinya hanya 10 meter persegi sesuai jabatannya. Bupati tidak bisa lagi buat rumah dinas mewah-mewah.

Standar luas bangunan dan rumah milik negara di semua daerah akan sama meski dana yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara bangunan dan rumah yang sudah ada harus dilakukan pemeliharaan secara teratur.

Dikatakannya Perpres ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemanfaatan gedung atau rumah milik negara yang didanai APBD di berbagai daerah bisa disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Dengan pembatasan aturan ini maka pembangunan gedung menggunakan dana pemerintah pusat atau daerah dapat sesuai dengan ketentuan standar bangunan dan kepatutan.

Budi menuturkan, bagi Pejabat negara yang terbukti melanggar ketentuan Perpres nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No.28/2002, PP No. 36/2005 dan sejumlah UU terkait lainnya.

Menurut Budi, Perpres itu disusun atas pertimbangan banyaknya daerah-daerah yang memanfaatkan dana APBD hanya digunakan untuk membangun gedung dan rumah mewah. Sementara, kesejahteraan masyarakat kurang mendapat prioritas dikarenakan keterbatasan dana.
(hen/dnl)